SOLUSI PERMASALAHAN PARIWISATA
TERHADAP DAYA SAING DARI NEGARA LAIN
Sebagai negara yang sarat dengan sejumlah besar peninggalan
sejarah, kekayaan atraksi budaya yang sangat beragam dan unik, natur maupun
ekowisata yang tersebar di hampir seluruh pelosok nusantara, peluang Indonesia
untuk menjadi daerah tujuan wisatawan mancanegara menjadi semakin besar.
Adanya kebijakan-kebijakan baru pemerintah dibidang kepariwisataan telah
menimbulkan rasa optimisme dari pemerintah baik pusat maupun daerah, serta para
swasta dalam pengembangan pariwisata mancanegara.
Daya saing pariwisata Indonesia dibandingkan dengan negara-negara
lain terutama dengan pesaing-pesaing negara luar, hingga kini masih lemah.
Kelemahan tersebut menyangkut masalah manajemen produk, kurangnya sajian
atraksi pariwisata dan budaya, kondisi infrastruktur, sumber daya manusia,
pengolaan destinasi wisata, pemasaran dan regulasi. Kelemahan lain, termasuk
pula masalah bencana alam, keamanan dan kesehatan, seperti isu adanya penyakit
demam berdarah dan flu burung yang saat ini cukup menakutkan bagi wisatawan
mancanegara untuk datang ke Indonesia.
Selain wisatawan mancanegara, wisatawan domestikpun (dalam negeri,
atau nusantara) diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sejalan dengan semakin
meningkatnya rata-rata pendapatan masyarakat. Tahun 2004 diperkirakan terdapat
103 juta wisatawan nusantara yang menghasilkan 195 juta perjalanan Wisata
Nusantara. Dengan angka sebesar itu diperkirakan jumlah wisatawan nusantara di
akhir tahun 2009 akan menembus angka 218 juta orang dengan jumlah perjalanan
wisata lebih dari 300 juta trips. Angka-angka tersebut memberikan
harapan terhadap peningkatan di bidang investasi, penyerapan tenaga kerja,
peningkatan kontribusi kegiatan pariwisata terhadap pendapatan masyarakat dan
pemerintah.
Dengan jumlah wisman yang masih relatif rendah dan dengan potensi
wisata yang jauh lebih besar dan beragam dibanding dengan negara tetangga
seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, sesungguhnya Indonesia memiliki
peluang cukup besar untuk menarik lebih banyak lagi wisatawan mancanegara.
Apalagi dalam tahun belakang ini telah terjadi perubahan consumer behaviour pattern atau pola konsumsi dari para
wisatawan ke jenis wisata yang lebih tinggi. Yaitu menikmati produk atau kreasi
budaya (culture) dan peninggalan sejarah (heritage), serta nature atau eko wisata dari suatu
daerah.
Bagi wisatawan, ancaman teror sangat diperhitungkan dalam rencana
liburan mereka sebagaimana kelimpahan cahaya sinar matahari. Promosi yang sudah
dilakukan hanya berupa informasi yang sporadis. Kita ketinggalan dibandingkan
dengan Malaysia dan Thailand. Seluruh pihak di pemerintahan harus lebih
proaktif dalam mempromosikan, bahkan kepulauan terbesar di dunia masih belum
siap mempromosikan pariwisata maritim, karena hanya memiliki 2 marinal.
Indonesia adalah negara besar dan pemerintah perlu menunjukkan bahwa Bali ada di Indonesia, bukan sebaliknya. Kerjasama diantara pelaku kepariwisataan , baik pemerintah pusat, daerah dan pihak swasta masih dirasakan belum selaras dan optimal. Terutama pada hal-hal yang strategis dalam aktivitas promosi Luar Negeri, antara lain dalam hal sosialisasi kebijakan, koordinasi dan implementasinya. Hal ini menyebabkan kurang sinergisnya instansi lintas sektoral maupun antar stake holders. Hal tersebut bisa mengganggu dan menghambat kelancaran program promosi yang diharapkan.
Indonesia adalah negara besar dan pemerintah perlu menunjukkan bahwa Bali ada di Indonesia, bukan sebaliknya. Kerjasama diantara pelaku kepariwisataan , baik pemerintah pusat, daerah dan pihak swasta masih dirasakan belum selaras dan optimal. Terutama pada hal-hal yang strategis dalam aktivitas promosi Luar Negeri, antara lain dalam hal sosialisasi kebijakan, koordinasi dan implementasinya. Hal ini menyebabkan kurang sinergisnya instansi lintas sektoral maupun antar stake holders. Hal tersebut bisa mengganggu dan menghambat kelancaran program promosi yang diharapkan.
Kemampuan daya tarik Destinasi unggulan di Indonesia tadi cukup
menggembirakan. Demikian pula adanya Bali yang telah dikenal dan memiliki ikon
internasional. Disamping adanya kekuatan-kekuatan sebagaimana diuraikan tadi ,
ternyata Indonesia pun masih memiliki beberapa kelemahan, yang tentunya mau
tidak mau harus mendapatkan perhatian serius bagi semua aparat dan pelaku
kepariwisataan di semua lini. Kalau tidak, Indonesia akan tetap ketinggalan
baik dilingkungan Asean maupun ditingkat internasional.Secara kasat mata, usaha
efektivitas promosi Indonesia yang dilakukan sudah ketinggalan dari negara
pesaing, yang sudah meluncurkan website-nya sejak lama. Sedang perkembangan
teknologi informasi di daerah asal wisatawan dalam memperoleh informasi
mengenai destinasi, akan lebih baik apabila lebih terkini. Demikian pula
tentang terbatasnya informasi, baik yang menyangkut substansi materi, pusat
atau lembaga informasi, serta saluran distribusinya kepada pasar wisata.
Demikian pula tentang terbatasnya informasi keamanan (security). Hal-hal tersebut diakibatkan oleh lemahnya penelitian pasar serta behavioural segmentation sebagai prakondisi implementasi promosi pariwisata Luar Negeri. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas yang diharapkan mempunyai daya saing tinggi ternyata masih jauh dari memadai. Terutama SDM di bidang promosi pemasaran pariwisata yang memiliki pemikiran stratejik dan visioner. Kondisi ini dapat menghambat kualitas dari segala aktivitas kegiatan pemasaran dan promosi Indonesia. Hal tersebut memberikan implikasi pada kualitas output promosi pariwisata Luar Negeri Indonesia itu sendiri, yang dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat.
Implikasi lain dari lemahnya SDM ini adalah menjadi lemahnya diplomasi dan PublicRelations (kehumasan) pemerintah dalam membantu mendongkrak citra Indonesia yang dirasakan masih negatif di mata dunia internasionai seperti dalam berbagai isue-isue: keamanan, terorisme, penyakit menular, dan bencana alam. Citra tersebut menjadi tantangan bahkan peluang yang besar dalam segala kegiatan promosi pariwisata Luar Negeri.
Demikian pula tentang terbatasnya informasi keamanan (security). Hal-hal tersebut diakibatkan oleh lemahnya penelitian pasar serta behavioural segmentation sebagai prakondisi implementasi promosi pariwisata Luar Negeri. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas yang diharapkan mempunyai daya saing tinggi ternyata masih jauh dari memadai. Terutama SDM di bidang promosi pemasaran pariwisata yang memiliki pemikiran stratejik dan visioner. Kondisi ini dapat menghambat kualitas dari segala aktivitas kegiatan pemasaran dan promosi Indonesia. Hal tersebut memberikan implikasi pada kualitas output promosi pariwisata Luar Negeri Indonesia itu sendiri, yang dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat.
Implikasi lain dari lemahnya SDM ini adalah menjadi lemahnya diplomasi dan PublicRelations (kehumasan) pemerintah dalam membantu mendongkrak citra Indonesia yang dirasakan masih negatif di mata dunia internasionai seperti dalam berbagai isue-isue: keamanan, terorisme, penyakit menular, dan bencana alam. Citra tersebut menjadi tantangan bahkan peluang yang besar dalam segala kegiatan promosi pariwisata Luar Negeri.
1.Prilaku
konsumen .Dalam kegiatannya, tour operator harus selalu memperhatikan prilaku
konsumen dengan menggunakan metode STP . Dengan menggunakan metode ini, tour
operator harus mengetahui prilaku wisatawan yang menyangkut pendapatan (income)
dan ketertarikan (interest). Sebagai contoh: wisatawan yang berasal dari Jerman
akan lebih cendrung menyukai aktivitas tour yang berkaitan dengan
kegiatan-kegiatan historis (historical), wisatawan yang berasal dari Jepang
sangat menyukai kegiatan berbelanja (shopping). Melihat contoh prilaku
wisatawan dari kedua negara ini, oleh karena itu sangat diperlukan penyediaan
sarana dan prasarana pariwisata yang berkualitas dan berstandar internasional
agar mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para wisatawan tersebut
sehingga mampu memberikan nilai (value) dan sesuai dengan target komunikasi yaitu
dampak .
2.Pemerintah.Peran pemerintah dalam dunia pariwisata khususnya dalam kegiatan tour operator sangat mutlak diperlukan. Beberapa peran yang dimainkan oleh pemerintah adalah :
(a) Penerbitan atau pengeluaran ijin usaha jasa perdagangan pariwisata. Setiap pembangunan baik sarana dan prasarana utama maupun penunjang yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata harus mendapatkan ijin dari pemerintah yang dikoordinasikan dengan beberapa departemen atau dinas yang terkait. Sebagai contoh, untuk pembuatan sebuah usaha perdagangan jasa pariwisata “Tourist Information Center” (TIC), dalam pengurusan ijinnya melibatkan beberapa dinas seperti; Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Pajak dan Pendapatan. Dengan melibatkan beberapa dinas tersebut diharapkan agar usaha jasa perdagangan pariwisata tersebut benar-benar terkoordinasi dengan baik dan bisa memberikan masukan kepada pemerintah yang berupa peningkatan pendapatan daerah (regional revenue);
(b) Pemungutan dan pengelolaan pajak (tax) jasa perdagangan pariwisata. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam menangani dan mengelola pajak pendapatan yang diperoleh dari pajak perdagangan jasa pariwisata. Dalam kegiatan pariwisata, jumlah pendapatan pajak terbesar diperoleh dari pajak hotel dan restoran (PHR), namun tak tertutup kemungkinan dari pajak-pajak kegiatan pariwisata yang lainnya. Namun jumlahnya tidak begitu signifikan. Penanganan pajak hotel dan restoran belum dikelola dengan baik dan secara profesional oleh pemerintah kita. Ini dapat dilihat dengan jelas bahwa masih banyak hotel dan restoran yang membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah pembayaran yang sebenarnya karena masih banyak hotel dan restoran menggunakan laporan pembayaran pajak yang datanya dimanipulasi sehingga mereka membayar pajak jauh lebih sedikit daripada yang seharusnya dibayar kepada pemerintah. Apabila penangan pembayaran pajak ini dapat dikelola dengan baik, maka secara otomatis dapat menekan kebocoran keuangan dan meningkatkan pendapatan daerah;
(c) Penetapan peraturan (regulation) tentang perdagangan jasa pariwisata. Pemerintah berhak untuk mengeluarkan peraturan-peraturan tentang perdagangan jasa pariwisata. Ini bertujuan untuk mengarahkan pembangunan pariwisata ke depan agar keberadaan pariwisata dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bukan sebaliknya yaitu keberadaan pariwisata merusak tatanan kehidupan masyarakat, budaya dan lingkungan. Dengan adanya otonomi daerah (regional autonomy), masing-masing pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Sehingga peraturan yang dibuat dan dikeluarkan di suatu daerah provinsi, kota madya atau kabupaten berupa Peraturan Daerah (PERDA) yang memiliki kekuatan hukum (power of law) di wilayah atau daerah tersebut;
(d) Dan penentuan dan pengawasan produk-produk (allowed products) jasa perdagangan pariwisata. Dengan penetapan dan pengawasan terhadap produk-produk pariwisata diharapkan dapat mengindari dan menekan terjadinya praktek-praktek penjualan produk pariwisata yang tidak sesuai dengan kaedah perdagangan jasa pariwisata.
3.Bank dan institusi-institusi keuangan (bank and financial institutions) sangat berperan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata. Dalam hal pembuatan usaha atau investasi baru, pernyataan bank (bank statement) yang menyangkut mengenai laporan jumlah tabungan atau kekayaan yang dimiliki oleh seorang pemilik usaha atau penanam modal sangat diperlukan dalam proses pengurusan perijinan di dinas-dinas terkait. Ini digunakan untuk memastikan bahwa pemilik usaha memang mampu secara keuangan (financial) dalam membangun suatu usaha perdagangan jasa pariwisata. Bank dan lembaga keuangan lainnya juga berperan dalam pemberian pinjaman (loan) bagi para pengusaha yang ingin meningkatkan modal dan memperluas jaringan usahanya. Bagi pengusaha yang telah berhasil, bank juga berperan dalam pemberian jasa pengamanan uang mereka. Uang mereka akan ditabung di bank demi keselamatan.
4.Pesaing (competitors) juga berperan dalam kegiatan kepariwisataan. Pesaing berperan dalam peningkatan kualitas produk (product) dan pelayanan (service), penetapan harga (price), sistem promosi (promotion) dan distribusi (place / distribution) yang telah dimiliki. Dengan melihat dan mengamati produk dan pelayanan, harga, promosi dan distribusi yang dimiliki pesaing, kita dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan pesaing tersebut. dengan mengetahui kelemahan dan kekurangan tersebut, kita bisa mengambil posisi dan menentukan strategi baru untuk memberikan produk dan pelayanan yang lebih berkualitas, memberikan harga yang lebih competitif / bersaing, membuat strategi promosi dan distribusi yang lebih bagus sehingga mampu mengalahkan pesaing tersebut.
5.Iklim (climate). Peran iklim dalam kegiatan pariwisata juga cukup penting terutama dalam perkiraan cuaca (weather forecast). Ini sangat erat kaitannya dengan pelayanan jasa transportasi khususnya transportasi udara dan laut. Dengan mengetahui informasi mengenai cuaca tersebut, para pengemudi pesawat (pilot) dan pengemudi kapal laut (nahkoda) mengetahui secara pasti waktu yang tepat untuk menjalankan pesawat atau kapalnya. Informasi cuaca ini juga dapat mengurangi resiko kecelakaan yang terjadi. Melihat berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor dan gunung meletus yang terjadi belakangan ini, perlu juga diadakan dan dibangun berbagai perangkat sistem peringatan dini (early warning system) untuk mengurangi jumlah korban dari bencana (disaster). Dengan informasi perkiraan cuaca dan pemasangan perangkat sistem peringatan dini, wisatawan akan mengetahui secra pasti tentang tempat-tempat yang layak dikunjungi dan tidak membahayakan dan mengancam nyawanya.
6.Pihak yang berkontribusi (shareholders). Pihak-pihak ini sangat berperan dalam kegiatan perdagangan jasa pariwisata. Umumnya, para shareholders berkontribusi banyak pada saat dimualianya suatu usaha perdagangan jasa pariwisata yang berupa penanaman modal (investment) sebagai modal awal dalam proses pembangunan dan mengembangkan kegiatan usahanya ke masa yang akan datang. Selain terlibat dalam penanaman modal, tidak tertutup kemungkinan para shareholders juga terlibat dalam proses manajemen pengembangan usaha perdagangan jasa pariwisata. Bagi yang terlibat dalam manajemen pengembangan, mereka umumnya menduduki posisi-posisi manajer (managerial positions) dan bahkan posisi-posisi direktur (directorial positions) karena mereka memang benar-benar berkompetensi dalam bidangnya dan memiliki pengetahuan (knowledge) yang luas, keahlian (skill) yang profesional, dan sikap (attitude) yang ramah-tamah dan penampilan (appearance) yang bagus dan menarik.
7.Media dan pendapat pemimpin (media and leader’s opinion). Media baik media cetak maupun media elektronik merupakan sarana promosi yang sangat efektif dalam upaya pengenalan suatu produk pariwisata. Tujuan promosi mencakup:
(a) Pengidentifikasian target audensi yang akan dicapai;
(b) Pengidentifikasian tujuan komunikasi yang akan dicapai;
(c) Formulasi bentuk pesan untuk mencapai tujuan;
(d) Pilihan media untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada audiesi yang dituju;
(e) Alokasi anggaran untuk mencapai produksi dan penyampaian pesan. Sekarang ini banyak sekali studi-studi yang membahas mengenai promosi sehingga menghasilkan konsep terbaru yaitu “bauran promosi dan komunikasi pemasaran
2.Pemerintah.Peran pemerintah dalam dunia pariwisata khususnya dalam kegiatan tour operator sangat mutlak diperlukan. Beberapa peran yang dimainkan oleh pemerintah adalah :
(a) Penerbitan atau pengeluaran ijin usaha jasa perdagangan pariwisata. Setiap pembangunan baik sarana dan prasarana utama maupun penunjang yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata harus mendapatkan ijin dari pemerintah yang dikoordinasikan dengan beberapa departemen atau dinas yang terkait. Sebagai contoh, untuk pembuatan sebuah usaha perdagangan jasa pariwisata “Tourist Information Center” (TIC), dalam pengurusan ijinnya melibatkan beberapa dinas seperti; Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Pajak dan Pendapatan. Dengan melibatkan beberapa dinas tersebut diharapkan agar usaha jasa perdagangan pariwisata tersebut benar-benar terkoordinasi dengan baik dan bisa memberikan masukan kepada pemerintah yang berupa peningkatan pendapatan daerah (regional revenue);
(b) Pemungutan dan pengelolaan pajak (tax) jasa perdagangan pariwisata. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam menangani dan mengelola pajak pendapatan yang diperoleh dari pajak perdagangan jasa pariwisata. Dalam kegiatan pariwisata, jumlah pendapatan pajak terbesar diperoleh dari pajak hotel dan restoran (PHR), namun tak tertutup kemungkinan dari pajak-pajak kegiatan pariwisata yang lainnya. Namun jumlahnya tidak begitu signifikan. Penanganan pajak hotel dan restoran belum dikelola dengan baik dan secara profesional oleh pemerintah kita. Ini dapat dilihat dengan jelas bahwa masih banyak hotel dan restoran yang membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah pembayaran yang sebenarnya karena masih banyak hotel dan restoran menggunakan laporan pembayaran pajak yang datanya dimanipulasi sehingga mereka membayar pajak jauh lebih sedikit daripada yang seharusnya dibayar kepada pemerintah. Apabila penangan pembayaran pajak ini dapat dikelola dengan baik, maka secara otomatis dapat menekan kebocoran keuangan dan meningkatkan pendapatan daerah;
(c) Penetapan peraturan (regulation) tentang perdagangan jasa pariwisata. Pemerintah berhak untuk mengeluarkan peraturan-peraturan tentang perdagangan jasa pariwisata. Ini bertujuan untuk mengarahkan pembangunan pariwisata ke depan agar keberadaan pariwisata dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bukan sebaliknya yaitu keberadaan pariwisata merusak tatanan kehidupan masyarakat, budaya dan lingkungan. Dengan adanya otonomi daerah (regional autonomy), masing-masing pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Sehingga peraturan yang dibuat dan dikeluarkan di suatu daerah provinsi, kota madya atau kabupaten berupa Peraturan Daerah (PERDA) yang memiliki kekuatan hukum (power of law) di wilayah atau daerah tersebut;
(d) Dan penentuan dan pengawasan produk-produk (allowed products) jasa perdagangan pariwisata. Dengan penetapan dan pengawasan terhadap produk-produk pariwisata diharapkan dapat mengindari dan menekan terjadinya praktek-praktek penjualan produk pariwisata yang tidak sesuai dengan kaedah perdagangan jasa pariwisata.
3.Bank dan institusi-institusi keuangan (bank and financial institutions) sangat berperan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata. Dalam hal pembuatan usaha atau investasi baru, pernyataan bank (bank statement) yang menyangkut mengenai laporan jumlah tabungan atau kekayaan yang dimiliki oleh seorang pemilik usaha atau penanam modal sangat diperlukan dalam proses pengurusan perijinan di dinas-dinas terkait. Ini digunakan untuk memastikan bahwa pemilik usaha memang mampu secara keuangan (financial) dalam membangun suatu usaha perdagangan jasa pariwisata. Bank dan lembaga keuangan lainnya juga berperan dalam pemberian pinjaman (loan) bagi para pengusaha yang ingin meningkatkan modal dan memperluas jaringan usahanya. Bagi pengusaha yang telah berhasil, bank juga berperan dalam pemberian jasa pengamanan uang mereka. Uang mereka akan ditabung di bank demi keselamatan.
4.Pesaing (competitors) juga berperan dalam kegiatan kepariwisataan. Pesaing berperan dalam peningkatan kualitas produk (product) dan pelayanan (service), penetapan harga (price), sistem promosi (promotion) dan distribusi (place / distribution) yang telah dimiliki. Dengan melihat dan mengamati produk dan pelayanan, harga, promosi dan distribusi yang dimiliki pesaing, kita dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan pesaing tersebut. dengan mengetahui kelemahan dan kekurangan tersebut, kita bisa mengambil posisi dan menentukan strategi baru untuk memberikan produk dan pelayanan yang lebih berkualitas, memberikan harga yang lebih competitif / bersaing, membuat strategi promosi dan distribusi yang lebih bagus sehingga mampu mengalahkan pesaing tersebut.
5.Iklim (climate). Peran iklim dalam kegiatan pariwisata juga cukup penting terutama dalam perkiraan cuaca (weather forecast). Ini sangat erat kaitannya dengan pelayanan jasa transportasi khususnya transportasi udara dan laut. Dengan mengetahui informasi mengenai cuaca tersebut, para pengemudi pesawat (pilot) dan pengemudi kapal laut (nahkoda) mengetahui secara pasti waktu yang tepat untuk menjalankan pesawat atau kapalnya. Informasi cuaca ini juga dapat mengurangi resiko kecelakaan yang terjadi. Melihat berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor dan gunung meletus yang terjadi belakangan ini, perlu juga diadakan dan dibangun berbagai perangkat sistem peringatan dini (early warning system) untuk mengurangi jumlah korban dari bencana (disaster). Dengan informasi perkiraan cuaca dan pemasangan perangkat sistem peringatan dini, wisatawan akan mengetahui secra pasti tentang tempat-tempat yang layak dikunjungi dan tidak membahayakan dan mengancam nyawanya.
6.Pihak yang berkontribusi (shareholders). Pihak-pihak ini sangat berperan dalam kegiatan perdagangan jasa pariwisata. Umumnya, para shareholders berkontribusi banyak pada saat dimualianya suatu usaha perdagangan jasa pariwisata yang berupa penanaman modal (investment) sebagai modal awal dalam proses pembangunan dan mengembangkan kegiatan usahanya ke masa yang akan datang. Selain terlibat dalam penanaman modal, tidak tertutup kemungkinan para shareholders juga terlibat dalam proses manajemen pengembangan usaha perdagangan jasa pariwisata. Bagi yang terlibat dalam manajemen pengembangan, mereka umumnya menduduki posisi-posisi manajer (managerial positions) dan bahkan posisi-posisi direktur (directorial positions) karena mereka memang benar-benar berkompetensi dalam bidangnya dan memiliki pengetahuan (knowledge) yang luas, keahlian (skill) yang profesional, dan sikap (attitude) yang ramah-tamah dan penampilan (appearance) yang bagus dan menarik.
7.Media dan pendapat pemimpin (media and leader’s opinion). Media baik media cetak maupun media elektronik merupakan sarana promosi yang sangat efektif dalam upaya pengenalan suatu produk pariwisata. Tujuan promosi mencakup:
(a) Pengidentifikasian target audensi yang akan dicapai;
(b) Pengidentifikasian tujuan komunikasi yang akan dicapai;
(c) Formulasi bentuk pesan untuk mencapai tujuan;
(d) Pilihan media untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada audiesi yang dituju;
(e) Alokasi anggaran untuk mencapai produksi dan penyampaian pesan. Sekarang ini banyak sekali studi-studi yang membahas mengenai promosi sehingga menghasilkan konsep terbaru yaitu “bauran promosi dan komunikasi pemasaran
8.Pemasok
(suppliers). Para pemasok barang sangat berperan dalam kegiatan usaha
perdagangan jasa pariwisata khususnya hotel dan restoran. Semua kebutuhan hotel
dan kebutuhan wisatawan yang berada di hotel tersebut dipasok oleh banyak
supplier. Sebagai contoh pasokan kebutuhan makanan untuk wisatawan di hotel dan
restoran, tidaklah mungkin hotel dan restoran tersebut menyediakan bahan-bahan
keperluanya sendiri atau menanamnya sendiri di suatu daerah tertentu. Mereka
akan mengeluarkan biaya tambahan (extra cost) untuk mengurusi kebun tersebut.
Jadi untuk untuk lebih praktisnya, mereka cendrung menggunakan banyak supplier
untuk memasok segala macam barang yang diperlukan. Dengan pelibatan banyak
supplier ini, perlu adanya kerjasama yang baik antara pihak supplier dan hotel
atau restoran. Kerjasama yang tersebut biasanya menyangkut mengenai terms and
conditions dalam proses pemasokan barang yang biasanya berisi tentang
kesepakatan-kesepakatan tertentu, sistem pemasokan, sistem pembayaran (cash
atau credit), dan sistem pemberian komisi. Melihat pentingnya peran para
supplier ini, maka perlu diadakan pendekatan-pendekatan khusus yang harus
dilakukan oleh pihak hotel atau restoran dalam hal ini yang bertangung jawab
adalah departemen pengadaan barang (purchasing department) dengan semua
supplier agar semua kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.
9.Badan
resmi dan setengah resmi (legal and quasi-legal bodies). Selain pemerintah,
badan-badan resmi dan badan setengah resmi juga memiliki peran dalam kegiatan
perdagangan jasa pariwisata. Di Bali, badan resmi seperti Banjar dan Desa Adat
memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata. Peran yang
bisa dimainkan oleh Banjar atau Desa Adat adalah menjaga keamanan di lingkungan
masing-masing. Karena keamanan merupakan salah satu penentu dari mau atau tidak
maunya wisatawan mengunjungi suatu daerah tujuan wisata. Telah terbukti secara
nyata di Bali. Masyarakat Bali dengan koordinasi Banjar dan Desa Adat mampu
menjaga keamanan Bali sehingga mampu mendatangkan wisatawan. Selain menjaga
keamanan, Desa Adat juga mampu menyediakan atraksi wisata khususnya kegiatan yang berhubungan dengan
agama seperti piodalan di pura desa, pura puseh dan pura dalem. Kegiatan
keagamaan tersebut sebenarnya merupakan perpaduan antara kegiatan adat Bali dan
agama Hindu yang sangat unik dan mampu mendatangkan wisatawan dalam jumlah yang
banyak. Selain Banjar dan Desa Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Non
Governmental Organizations (NGOs) juga berperan dalam pembangunan dan
pengembangan pariwisata. Peran yang bisa dimainkan oleh NGOs adalah pengawasan
terhadap kegiatan-kegiatan pariwisata, pencarian donatur untuk kegiatan-kegiatan amal (charity
program) yang dipergunakan untuk mendanani berbagai kegiatan. Misalnya pada
saat terjadinya peledakan bom di Kuta, NGOs sangat berperan dalam proses
pemulihan pariwisata Bali.
10.Produk yang competitif/bersaing . Produk pariwisata sangat berbeda dengan produk-produk perdagangan konvensional. Produk pariwisata merupakan produk yang tidak bisa dipindahkan (immoveable product) dan hanya bisa dinikmati atau dirasakan pada saat itu saja. Sebagai contoh; apabila seseorang memesan kamar dan menginap di suatu hotel, mereka akan membeli produk pariwisata tersebut dengan harga tertentu dan mereka akan menikmatinya pada periode tertentu tergantung berapa lama mereka tinggalnya. Setelah masa tinggalnya habis, mereka tidak mempunyai hak untuk menggunakan produk wisata tersebut. melihat karakteristik dari produk pariwisata tersebut, maka sangat diperlukan penyediaan produk-produk yang kompetitif dan terjangkau oleh pasar. Penyediaan produk pariwisata yang kompetitif dapat dilihat dari kualitas (quality) dari produk pariwisata dan pelayanan jasanya
10.Produk yang competitif/bersaing . Produk pariwisata sangat berbeda dengan produk-produk perdagangan konvensional. Produk pariwisata merupakan produk yang tidak bisa dipindahkan (immoveable product) dan hanya bisa dinikmati atau dirasakan pada saat itu saja. Sebagai contoh; apabila seseorang memesan kamar dan menginap di suatu hotel, mereka akan membeli produk pariwisata tersebut dengan harga tertentu dan mereka akan menikmatinya pada periode tertentu tergantung berapa lama mereka tinggalnya. Setelah masa tinggalnya habis, mereka tidak mempunyai hak untuk menggunakan produk wisata tersebut. melihat karakteristik dari produk pariwisata tersebut, maka sangat diperlukan penyediaan produk-produk yang kompetitif dan terjangkau oleh pasar. Penyediaan produk pariwisata yang kompetitif dapat dilihat dari kualitas (quality) dari produk pariwisata dan pelayanan jasanya
DAFTAR
PUSTAKA
NAMA:
ALFIAN NURDIN
USAHA
JASA PARIWISATA A 2015
NIM:4423154407
Tidak ada komentar:
Posting Komentar