Minggu, 03 Januari 2016

tugas-2 solusi unj untuk pariwisata indonesia


             perencanaaan pariwisata dan ekonomi bagi negara
Seiring pertumbuhan pariwisata dan sudah dikembangkanya sebagai industri di setiap negara di dunia. Perhatian pada sektor pariwisata kini sudah semakin lebar hal ini disebabkan karena masyarakat mulai sadar bahwa pariwisata mendatangkan manfaat dan keuntungan ekonomi bagi negara dengan melonjaknya wisatawan-  wisatawan lokal dan mancannegara, dan ini sebagai salah satu jalan keluar dari lesunya perekonomian negara termasuk negara indonesia sendiri.  Namun, disisi negatifnya dengan kemajuan pariwisata berimbas pada beragam permasalah yang sering timbul dalam pariwisata. Sehngga semuanya pun  tak luput pada  pentingnya perencanaan dalam sektor pariwisata.
Pada hakikatnya perencanaan merupakan penentuan suatu tujuan utama beserta cara-cara untuk menentukan tujuan tersebut. Maka dalam Pariwisata sangat dibutuhkan perencanaan untuk mengembangkan suatu obyek wisata. Karena dalam kepariwisataan perencanaan tidak lepas dari segala aspek yang berhubungan dengan pariwisata, dengan demikian perencanaan kepariwisataan mencakup seluruh jaringan yang berkaitan dengan pariwisata yaitu diantarnya adalah : kalangan pemerintah (Vertikal maupun horizontal),   para pelaku usaha pariwisata dan masyarakat umum.
Perencannaan adalah fasilitasi atau advokasi atau intervensi yang bertujuan untuk mengubah proses yang sudah ada. Menurut Harold Koontz dan Cyril O’Donnel dalam (Riyadi & Dedy supriady; 2004:2) perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan program-program dari beberapa alternative yang ada. Menurut Rose dalam (Tourism Planning; 2002:6) “perencanaan merupakan suatu aktifitas yang multidimensional dan berusaha bersifat integrative. Ini mencakup faktor-faktor social, ekonomi, politik, psikologi, antropologi dan teknik dengan mempertimbangkan masa lalu, sekarang dan yang akan datang”.
Sedangkan unsur-unsur perencanaan adalah meliputi;
1.    Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta. Dengan demikian berarti perencanaan yang disusun harus didasarkan pada asumsi-asumsi yang didukung oleh fakta atau bukti yang ada, karena perencanaan merupakan dasar bagi pelaksanaan suatu kegiatan atau aktifitas.
2.    Adanya alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan dilakukan. Oleh karena itu dalam menyusun rencana perlu memperhatikan berbagai alternatif sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3.    Adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini perencanaan merupakan suatu alat atau sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan.
4.    Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi jika pada saat pelaksanaan rencana akan ada kemungkinan-kemungkinan atau hal-hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan.
5.    Adanya kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan
Esensi dari perencanaan adalah:
·         Mengidentifikasi pendekatan alternatif.
·         Membuat sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya
·         Membuat sesuatu harus tepat seperti yang diinginkan.
·         Membuat sesuatu seperti yang sedang berjalan atau berkembang apa adanya.
·         menemukan ketidak tepatan rencana.
·         memepertahankan keunikan.
·         Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan


Mengapa perlu perencanaan pariwisata? perencanaan pariwisata sangat diperlukan baik pada tingkat Internasional, Nasional, Regional, Subregional dan Resort (kawasan, dan tapak), maupun desain dan perencanaan fasilitas, hal ini karena; (1) Fenomena pariwisata makin kompleks dari yang pernah terfikir sebelumnya. (2) Pariwisata berdampak positif dan negatif. (3) Pariwisata makin kompetitif dan promosi destinasi wisata makin gencar. (4) Pariwisata dapat berakibat buruk pada sumberdaya alam dan budaya. (5) Pariwisata dapat mempengaruhi semua orang dalam komunitas tertentu dan semua yang terlibat dalam pariwisata perlu berpartisipasi dalam proses perencanaan pariwisata. (6) Pariwisata memerlukan penanganan secara khusus baik dalam aspek organisasional, marketing, promosi, maupun regulasi.
Komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam perencanaan pariwisata adalah terdiri dari:
1.    Atraksi dan kegiatan wisata baik itu alam, budaya maupun fitur khusus lainnya yang menarik wisatawan untuk berkunjung
2.    Akomodasi, sebagai tempat untuk menginap berupa hotel atau bentuk lainnya dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada tamu (wisatawan) selama mereka berada di daerah tujuan wisata.
3.    Fasilitas wisata dan pelayanan lainnya, yang termasuk dalam kelompok ini adalah tour operator, restoran, rumah makan, toko handicraft, cenderamata, bank, tempat penukaran uang, pusat informasi pariwisata, tempat potong rambut dan kecantikan, fasilitas dan pelayanan kesehatan, fasilitas keamanan publik dan pelayanan polisi, pemadam kebakaran dan imigrasi.
4.    Transportasi, sebagai akses ke ODTW (transportasi internasional) dan alat transportasi lokal atau internal yang menghubungkan antara negara asal wisatawan dengan negara tujuan wisata, daerah atau objek wisata satu dengan objek wisata atau daerah tujuan wisata lainnya.
5.    Infrastruktur lainnya, yaitu bentuk pelayanan publik lain yang dapat mendukung pengembangan pariwisata seperti, sarana jalan, bandar udara, pelabuhan laut, terminal bus, stasiun kereta api, suplai air bersih, sarana penerangan, tempat penampungan sampah, telepon, drainase yang baik dsb.
6.    Elemen-elemen Institusi, elemen ini juga memegang peranan penting dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata yaitu program perencanaan, pendidikan dan pelatihan, strategi pemasaran dan program promosi, organisasi pariwisata baik pemerintah maupun swasta, peraturan yang menyangkut pariwisata, kebijakan investasi sektor pemerintah maupun swasta, program kontrol terhadapa dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya.
Selain komponen-komponen utama diatas, faktor lain yang merupakan pendukung komponen tersebut adalah terdiri dari:
1. Lingkungan alam dan sosial ekonomi, ini berhubungan dengan tempat dimana akan direncanakan sebagai objek wisata, resort dsb.
2.    Kelompok wisatawan domestik dan internasional, ini berhubungan dengan segmen pasar.
3.    Masyarakat lokal setempat, keterlibatan mereka dalam perencanaan pariwisata mulai dari tahap pra perencanaan, perencanaan dan operasional.

Pentingnya perencanaan dalam sebuah wisata dikarenakan perencanaan digunakan sebagai pedoman penyelenggara wisata, sebagai sarana untuk memprediksikan kemungkinan timbulnya hal-hal di luar dugaan sekaligus alternatif untuk memecahkanya, sebagai sarana untuk mengarahkan penyelenggaran wisata sehingga dapat mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan wisata secara efektif dan efisien, dan sebagai alat ukur tingkat keberhasilan wisata sebagai upaya pengawasan atau evaluasi dalam rangka memberikan umpan balik bagi penyelenggaraan wisata selanjutnya.
Dalam perencanaan pembangunan pariwisata memerlukan berbagai proses tahapan-tahapan yaitu diantaranya adalah :
1)    Persiapan study, adalah awalan bagi badan perencana di bawah pemerintahan daerah memutuskan atau melakukan study dan menyusun acuan kerja atau organisasi.
2)    Penentuan sasaran, merumuskan maksud pokok memrakarsai study, misalnya untuk menunjang pengembangan pariwisata kota dalam rangka meraih manfaat ekonomi (yang terukur) dan lingkungan kota serta manfaat bagi penduduk kota melalui menciptakan lapangan kerja dan memperluas pelayanan bagi penduduk maupun wisatawan.
3)    Sigi semua elemen, menghimpun ragam sumberdaya pariwisata dan perkembangan daerah maupun ekonomi kepariwisataan. Untuk itu perlu dikumpulkan data perihal kebutuhan pariwisata kota ( misalnya : karakteristik wisatawan, pola perjalanana, dan kecenderungannya) dan ketersediaan sumber daya kepariwisataan (misalnya : daya tarik, akomodasi, fasilitas, prasarana, struktur ekonomi pariwisata, dan lingkungan) serta penilaian kemungkinan tentang penanaman modal bagi perkembangan dimasa depan.
4)    Analisis dan sintesis temuan temuan, mengacu pada proses analisis informasi yang diperoleh dari hasil penyigian sebagai dasar perumusan rencana.
5)    Rumusan kebijakan dan rencana,  menyususun draft rencana pengembangan berdasarkan pilihan kebijakan pariwisata.
6)    Dasar pertimbangan usulan,  adalah tahap perencanaan seluruhnya diajukan kepada komisi perencanaan pemerintah daerah untuk dikaji dan memperoleh masukan. Diskusi berlangsung antara penyusun rencana dan komisi perencanaan pemerintah  dapat juga dilakukan konsultasi kepada pihak-pihak lain yang mempunyai perhatin.
7)    Pelaksanaan dan pemantauan rencana,  tahap rencana diwujudkan dalam tindakan, kegagalan baru disadari saat proses berjalan maka dari itu pelu diadakan pemantauan.
8)    Tinjauan berkala , mengacu pada proses pelaporan balik atas kemajuan rencana dan tahap study persiapan sering perlu dilakukan lagi. Kegagalan rencana di tahap ini sering diakibatkan oleh :
a)    Kegagalan membangkitkan minat pengembang.
b)    Ketidak mampuan membuat aturan yang diperlukan untuk proses pengembangan lahan.
c)    Kegagalan koordinasi sector public dan swasta.
d)    Kelangkaan anggaran sector public untuk melaksanakan rencana keseluruhan.
e)    Ketersediaan sarana prasarana angkutan yang tidak memadai.
f)     Ketidak mampuan memahami oposisi masayarakat atas pengembangan pariwisata yang dapat menunda rencana.
9)    Menurut matheusik langkah dalam proses perencanaan sebagai berikut :
Pilih pangsa pasar yang digunakan
·         Pahami kunci komponen kepariwisataaan atau buat peta karakteristik produk.
·         Himpun data produk pariwisata dalam ksetiap komponen factor pariwisata.
·         Alihkan data karakteristik produk pariwisata ke format peta dasar.
·         Bandingkan pangsa pasar dengan potensi-potensi produk pariwisata.
·         Tentukan bobot setiap pangsa produk untuk setiap pangsa pasar.
·         Buat peta gabungan dari setiap pasar produk yang sesuai.
·         Tentukan zona tujuan yang cocok bagi pangsa pasar.
·         Tetapkan gabungan zona destinasi untuk kepentingan kombinasi pasar.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata, maka yang perlu diperhatikan adalah sarana transportasi, keadaan infrasruktur dan sarana-sarana pariwisata.
     Seperti yang terjadinya dipantai ujung genteng yang mana masih minimnya fasilitas sarana menuju kesana dan juga juga masih minimnya penerangan jalan menuju akses wisata kepantai tersebut, dan juga masih minimnya sarana seperti resort bagi pengunjung yang ingin berlibur dan menikmati pesona di kawasan wisata ujung genteng, sehingga tak ayal ujung genteng lebih sepi dan masih sedikit yang tau bahwa daerah sukabumi memiliki pantai yang indah. dibanding dengan pantai-pantai lainya terutama pantai yang berada dibali yang mana banyak dimasuki industri pariwisata bahkan sudah banyak yang dapat kita temukan yaitu pendirian sejumlah fasilitas mewah, seperti lapangan golf dan hotel . Selain pentingnya sarana dan prasarana yang ada pada suatu destinasi wisata seharusnnya pemerintah pun harus menekankan pentingnya kebijakan dan peraturan yang ada pada tempat wisata, karena sudah banyak sekali yang kita lihat dan temui bahwa sudah banyak  kerusakan dan pencemaran yang terdapat didaerah pariwisata di indonesia, seiring dengan makin meningkatnya kebutuhan akan pariwisata, yang mana Pariwisata merupakan sektor yang interen dengan dikehidupan masyarakat yang modern.
Kebijakan dan perencanaan kepariwisataan seharusnya dapat berfungsi secara efektif sebagai arah pembangunan kepariwisataan suatu destinasi. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak sekali konflik kepentingan di tingkat para pengambil keputusan pada saat mengimplementasikan kebijakan maupun perencanaan kepariwisataan yang sebenarnya sudah disepakati bersama sehingga perkembangan pariwisata tidak lagi mengacu pada kebijakan dan perencanaan yang sudah dibuat.
Maka dari itu dibutuhkanya perancangan fisik lokasi wisata pada suatu daerah yaitu dengan cara ;
-       Zoning lokasi wisata, zoning lokasi wisata merupakan pengelompokan unsur unsur yang mempunyai peran dan fungsi yang sama. Sistem ini akan memberikan pengarahan dalam menentukan telak massa bangunan secara fisik kepad aktifitas berupa zoning rekreasi, zoning penunjang, zoning pelengkap
-       Distirbusi unsur rencana dalam zoning untuk setiap zoning ditempatkan unsur- unsur rencana sebagai berikut;
A.    Zoning rekreasi berupa restoran, playground, panggung terbuka, area piknik, duduk dan bersantai souvenir, jalan setapak, cottage, camping area
B.    Zoning pelayanan berupa warung-warung, kios-kios dan jalur sirkulasi
C.   Zoning pelengkap berupa lapangan olahraga, area kantor, rumah tinggal pegawai area gardu listrik, loket penjualan karcis, menara air dan menara pengawas
-       Pengembangan tata ruang
A pola tapak wisata pulau, pantai atau wisata alam lainya  harus memberian kesan yang bersifat terbuka, kesan yang terbuka ini merupakan cerminan adanya kesatuan pada alam diluarnya
Sifat keterbukaan dapat mencerminkan misalnya pada penentuan garis tapakyang tidak dinyatakan oleh benda masif (tembok) yg menghalangi benda visual. Dan kondisi tempat wisata alam tidak perlu diubah ubah dari bentuk alamiahnya apalagi merusak kesan alamiyahnya dengan penambahan secara buatan
B pola letak massa
 Pengolahan letak massa memiliki aspek diantaranya masuk kedalam  aspek fungsional yang  terdiri dari
1. fasilitas rekreasi.
2. shelter istirahat
3. warung.
4.area perkemahan
  


Adapun  penjelasan mengenai sasaran serta indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kontribusi ekonomi kepariwisataan Indonesia.
 A.Meningkatnya Kontribusi Kepariwisataan Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional
Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap PDB nasional adalah rasio persentase antara total dampak PDB nominal tahunan yang terbentuk sebagai akibat aktivitaskepariwisataan dibandingkan dengan PDB nominal tahunan nasional.PDBnasional merupakan nilai nominal barang dan jasa yang diproduksi oleh Indonesia selama satu tahun, sedangkan dampak PDB dari sektor kepariwisataan adalah persentase dari total PDB dari seluruh aktivitas ekonomi yang terkait kepariwisataan secara langsung dan tak langsung yang dihitung melalui mekanisme efek pengganda. Kontribusi sektor pariwisata dihitung sebagai persentase dampak PDB kepariwisataan dari PDB nasional. Aktivitas kepariwisataan meliputi pengeluaran wisman, pengeluaran wisnus, investasi pariwisata, pengeluaran wisnas, dan pengeluaran promosi pariwisata.Indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional merupakan dukungan Kemenparekraf terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi kontribusi PDB sektor pariwisata, semakin penting pula posisi sektor kepariwisataan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kontribusi ini diupayakan seiring dengan penciptaan lingkungan sosial budayayang berkualitas, penciptaan rekreasi dan pemanfaatan waktu senggang yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tingkat hidup yang berkualitas. 
1. Pariwisata merupakan sektor yang memberikan dampak yang luas bagi sektor-sektor lainnya, termasuk terhadap penyerapan tenaga kerja baik itu tenaga kerja langsung (direct), tenaga kerja tidak langsung (indirect),maupun tenaga kerja ikutan (induce) di sektor pariwisata.Tenaga kerja langsung mencakup tenaga kerja yang bekerja pada 14 sektor kepariwisataan, tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga kerjadi luar 14 sektor kepariwisataan yang terkait dengan sektor pariwisata,misalnya tenaga kerja pada sektor transportasi, sedangkan tenaga kerjaikutan merupakan tenaga kerja yang terserap di sektor-sektor ikutanakibat pengaruh langsung maupun tidak langsung aktivitas sektor pariwisata.
2.Kontribusi sektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerjanasional
Kontribusi sektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional merupakan rasio persentase antara dampak pariwisata terhadap penyerapantenaga kerja, dibandingkan dengan jumlah pekerja nasional. Jumlahpekerja nasional adalah jumlah angkatan kerja yang bekerja. Indikator ini merupakan cerminan dukungan Kemenparekraf dalam penciptaanlapangan kerja (penurunan tingkat pengangguran) dan pengurangan kemiskinan nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor kepariwisataan, dimana semakin tinggi nilai kontribusi, maka semakin tinggi pula peran sektor kepariwisataan dalam penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan nasional, serta peningkatan kesejahteraanmasyarakat.
3.Produktivitas tenaga kerja langsung, tidak langsung,dan ikutan sektor pariwisata
Kualitas dampak sektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerjadapat diukur salah satunya berdasarkan produktivitas tenaga kerja langsung,tidak langsung, dan tenaga kerja ikutan sektor pariwisata. Produktivitasyang dimaksudkan merupakan rasio antara dampak upah yang terbentukmelalui mekanisme efek pengganda di seluruh sektor ekonomi yangterkait pariwisata sebagai akibat aktivitas kepariwisataan dibandingkandengan jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan tenaga kerjaikutan sektor pariwisata.
C.Meningkatnya Investasi di Sektor Pariwisata
Pengembangan sektor pariwisata memerlukan investasi yang memadai. Salahsatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur meningkatnya investasi di sektor pariwisata adalah kontribusi investasi sektor pariwisata terhadaptotal investasi nasional. Kemenparekraf memiliki peran sentral untuk mendorong investasi di sektor pariwisata dengan melakukan: identifikasi dan perancanganprofil investasi destinasi pariwisata,koordinasi dengan instansi pemerintah terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, serta melakukan promosi investasi pariwisata Indonesia. Semakin besar kontribusi investasi sektor pariwisataterhadap total investasi nasional, maka diharapkan tercipta destinasi-destinasipariwisata yang memiliki fasilitas yang baik sehingga dapat meningkatkan aktivitas perekonomian di destinasi tersebut.




Keliwar,.said.“perencanaan-pariwisata”.  http://keliwarsaid.blogspot.co.id/2013/03/perencanaan-pariwisata.html  
( 25 desember 2015)

Prastyo,adi. “ perencanaan pariwisata”
. ( 28 desember 2015)

Dra.samad,nurul. “rencana pembangunan desa wisata”

herawati,rita “ himpunan peraturan menteri pariwisata”

                                      NAMA : FIRMAN KURNIADI  (4423155510)
                                                                 kelas -B

1 komentar:

  1. sangat bagus apabila bisa terlaksanakan
    semoga perencanaan pariwisata diindonesia bisa lebih teratur dan terarah

    BalasHapus